JAGIR.NGAWIKAB.ID – Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.     Pelaksanaan  PPKM  Level  4  Covid-19  di  Kabupaten  Ngawi  dilakukan  dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

A. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;

B. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

C. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

  • Esensial seperti :

a) keuangan   dan   perbankan   hanya   meliputi   asuransi,   bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan

(customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; dan

e) industri   orientasi   ekspor   dan   penunjangnya   dimana   pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI); dapat beroperasi dengan ketentuan :

  • untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  • untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
  • untuk huruf e) dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,

  • Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima  persen)  maksimal staf WFO  dengan  protokol kesehatan  secara ketat;

  • kritikal seperti :

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban masyarakat;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) makanan  dan  minuman  serta  penunjangnya,  termasuk  untuk ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j)      proyek strategis nasional;

k)     konstruksi (infrastruktur publik);

l)      utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan :

  • untuk  huruf  a)  dan  huruf  b)  dapat  beroperasi  100%  (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  • untuk  huruf  c)  sampai  dengan  huruf  l)  dapat  beroperasi  100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.

  • untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang  menjual kebutuhan sehari-hari  dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
  • Pada pasar hewan, pedagang selain pedagang hewan tidak diizinkan berjualan baik di luar (jalan raya sekitar pasar hewan) dan di dalam pasar hewan.
  • untuk   apotik   dan  toko  obat   dapat   buka  selama  24   (dua  puluh empat) jam,

D. Pasar   rakyat   yang   menjual   barang   non   kebutuhan   sehari-hari   dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan operasional sampai pukul 15.00 waktu setempat;

E. Pedagang      kaki      lima,      toko      kelontong,      agen/outlet      voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat;

F. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :

  1. warung   makan/warteg,   pedagang   kaki   lima,   lapak   jajanan   dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit;
  2. restoran/rumah   makan,   kafe   dengan   lokasi   yang   berada   dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);

G. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan  dapat  diperbolehkan  dengan   memperhatikan  ketentuan  pada huruf c angka 4 dan huruf f angka 2;

H. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

I. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

J. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

K. kegiatan  seni,  budaya,  olahraga  dan  sosial  kemasyarakatan  (lokasi  seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

L. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

M. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4 (empat);

N. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan   transportasi   umum   jarak   jauh   (pesawat   udara,   bis,   kapal   laut dan kereta api) harus :

  • menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  • menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  • ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  • untuk   sopir   kendaraan   logistik   dan   transportasi   barang   lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

O. tetap  memakai  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat  melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan  face shield tanpa menggunakan masker; dan

P. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melilhat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

2.     Dilarang melaksanakan setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

3.     Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ngawi melaksanakan :

a. PPKM Level 4 dan didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaannya;

b. Penyekatan     perbatasan     Provinsi     Jawa     Timur     –    Jawa    Tengah di  Kecamatan  Mantingan,  perbatasan  Kabupaten  Ngawi  –  Bojonegoro di Desa Banyuurip dan Exit Tol Ngawi; dan

c. Vaksinasi  di  lingkungan  pasar  dengan  membuka  gerai  vaksinasi  bagi pedagang dan pengunjung pasar.

4.     Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi  udara,   durasi,  dan  jarak   interaksi,  untuk   meminimalisir  risiko penularan dalam beraktivitas;

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

  • beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  • 2jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  • mensosialisasikan  berbagai  petunjuk  visual  di  tempat  umum  terkait pencegahan dan penanganan Covid-19,

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

  • jika  harus  berinteraksi  dengan  orang  lain  atau  menghadiri  suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  • dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya,  penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

  • berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  • ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka Air Purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

5.     Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD:

a. dalam  pelaksanaan  PPKM  akibat  Pandemi  Covid-19,  Pemerintah  Daerah

dapat  melakukan  pengeluaran  yang  belum  tersedia  anggarannya,  yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan

langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Hasil  alokasi  anggaran  penjadwalan  ulang capaian  program  dan  kegiatan  dimaksud  dialihkan  untuk  belanja  tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

6.     Penerapan sanksi :

a. untuk  Pelaku  Usaha,  Restoran,  Pusat  Perbelanjaan,  Transportasi  Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  yang  melakukan  pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

  • Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
  • Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
  • Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

7.     Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Covid-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Berbasis  Mikro  dan  Mengoptimalkan Posko  Penanganan  Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

8.     Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Baca juga :

Demikian  SE Bupati Ngawi No 065/07.93/404.011/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid 19 Kabupaten Ngawi.

Lebih Jelasnya bisa di Download di bawah ini :

DOWNLOAD

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares