JAGIR.NGAWIKAB.ID – Pemerintah sangat serius dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Saat ini, pemerintah gencar melakukan percepatan vaksinasi. Langkah ini diambil guna menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity terhadap virus corona.

Bagi penerima bantuan sosial (bansos) PKH, BPNT hingga BLT lainnya yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai sasaran program vaksinasi Covid-19, sebaiknya jangan menolak. Jika menolak vaksinasi, sanksi yang diberikan bisa berupa penundaan bahkan penghentian bansos oleh pemerintah dan Bantuan Pemerintah bisa dihentikan bila Warga menolak divaksin

Baca juga :

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Tak hanya penyetopan bansos, dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 9 Februari 2021 ini ada beragam sanksi yang bisa diterima penolak vaksinasi virus corona. Termasuk, untuk masyarakat yang tidak menerima bansos namun masuk daftar program vaksinasi Covid-19.

Sanksi menolak vaksinasi tertuang pada Pasal 13A ayat 4 Perpres 14/2021. Berikut bunyi aturan tersebut:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. Denda.

Namun, pada pasal yang sama ayat 3, dikatakan kewajiban vaksinasi bisa gugur. Yakni bagi mereka yang secara medis dinyatakan tidak layak sesuai indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.


Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares