Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Senin (29/11/21).

Perpres tersebut memuat anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara dan pembiayaan anggaran.

Anggaran pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Kemudian, belanja negara meliputi anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah dan dana desa (DD).

Khusus anggaran transfer dana desa (DD) ditentukan penggunaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 4 sebagai berikut:

  • Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  • Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  • Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desamsetiap desa; dan
  • Program sektor prioritas lainnya.
  • Berikut salinan Perpres Nomor 104 Tahun 2021

Agar lebih jelasnya, Download Salinan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 dibawah ini

DOWNLOAD

Share and Enjoy !

Shares
SIAPKAN PENGAMANAN DI PERBATASAN SAAT NATARU, KAPOLDA JATIM PANTAU ARUS LALU LINTAS MELALUI UDARA

SIAPKAN PENGAMANAN DI PERBATASAN SAAT NATARU, KAPOLDA JATIM PANTAU ARUS LALU LINTAS MELALUI UDARA

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta bersama Wakapolda Jawa Timur didampingi oleh Irwasda, Dir Lantas, Dir Polair dan Udara serta Pejabat Utama Polda Jatim, Rabu (22/12/2021) siang bertolak dari Mapolda menggunakan 2 Heli Polisi udara Polri jenis AW169 dan Dolphin P-3101, melakukan patroli pengecekan jalur lalu lintas di wilayah Jawa timur menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 melalui pantauan udara.

Kapolda Jatim, Irjen Pol, Nico Afinta mengatakan pantauan dari udara ini bertujuan untuk mempersiapkan strategi dan pola pengamanan di titik titik perbatasan baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Sehingga harapanya nanti pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2022 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

“Dengan pantauan udara, kita akan tahu simpul mana yang harus mendapatkan perhatian, baik jalan yang macet, jalur rawan Laka dan jalur yang akan dilakukan penyekatan di perbatasan,” tegasnya.

Seperti diketahui, Untuk pengamanan nataru (Natal dan Tahun Baru) Polda Jatim  mendirikan   162 pospam (Pos Pengamanan), 50 Posyan (Pos Pelayanan) dan 7 pos area. Secara keseluruhan pos-pos tersebut akan disebar di daerah Pantura, jalur tengah, tapal kuda dan di wilayah Madura. “Juga akan didirikan di perbatasan Tol Ngawi,”ungkap Dirlantas Polda Jatim Latif Usman di Mapolda Jatim, senin (20/12/2021).

Di pos-pos tersebut, pihaknya akan melakukan random rapid test. Tak hanya itu, secara random pula pengendara akan dicek, apakah sudah vaksin atau belum. “Kalau memang belum, kita akan melakukan vaksin di tempat tersebut dan juga kita akan mengaktifkan kembali PeduliLidungi,”pungkasnya.

sumber: pemprov jatim

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares
Jokowi Minta BUMN dan Swasta Libatkan BUMDes Dalam Kegiatan Bisnis

Jokowi Minta BUMN dan Swasta Libatkan BUMDes Dalam Kegiatan Bisnis

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak agar pelaku usaha bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Terutama bagi pelaku usaha yang menjalankan usaha di wilayah desa seperti tambang dan perkebunan. Hal itu ia sampaikan baik kepada pelaku usaha swasta mau pun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Saya nanti akan pesan kepada usaha-usaha swasta maupun BUMN baik pertambangan maupun perkebunan dan lain-lain yang di desa-desa untuk mengikutkan BUMDesa dalam kegiatan-kegiatan mereka,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa, Senin (20/12).

Presiden Jokowi juga mendorong agar masyarakat desa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kegiatan ekonomi di desa. Kegiatan ekonomi harus memberikan dampak kepada masyarakat desa.

“Jangan yang di desa hanya jadi penonton, lalu lalang truk, lalu lalang hasil-hasil perkebunan yang gede-gede, rakyat hanya menonton, melihat. Melihat pengambilan dari desa, rakyat hanya melihat saja,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sejak tahun 2014 lalu BUMDes telah mengalami pertumbuhan sebesar 606%. Saat ini jumlah BUMDes mencapai 57.200 unit dari sebelumnya hanya 8.100 unit BUMDes pada tahun 2014.
Meski begitu, Presiden Jokowi berharap jumlah pertumbuhan BUMDes dibarengi dengan kegiatan yang baik, sehingga nantinya dapat memberikan dampak ekonomi dari BUMDesa tersebut.

Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan saat ini proses revitalisasi BUM Desa masih berlangsung. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) terus mendorong perbaikan, menambah permodalan, hingga menyelesaikan proses transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, menjadi BUM Desa Bersama.

Selain itu Kemendes PDTT terus memfasilitasi BUM Desa untuk mengajukan status badan hukum.

“BUM Desa merupakan instrumen salah kebangkitan desa. Dengan adanya status badan hukum maka BUM Desa akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan,” ujarnya di kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan saat ini BUM Desa bersama UMKM, ultra mikro dan koperasi berkontribusi terhadap 61% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. fakta ini menunjukkan jika BUMDes memiliki peran yang sangat penting bagi kebangkitan ekonomi nasional terutama setelah dihantam resesi akibat Pandemi Covid-19.

“Lahirnya UU Cipta Kerja yang memberikan status badan hukum bagi BUM Desa semakin memperkuat BUM Desa sebagi entitas ekonomi yang memiliki kedudukan yang sama dengan entitas ekonomi lainnya sehingga peluang akan berkembang sama besar,”jelasnya

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- juga mengungkapkan nilai valuasi BUM Desa di Indonesia lebih dari Rp20 triliun. Sebagai gambaran hasil konsolidasi UPK eks PNPM Mandiri Pedesaan, menjadi BUM Desa Bersama saja bernilai sekitar Rp12,4 triliun. Sedangkan saat ini ada 57.288 BUM Desa dengan berbagai kondisi di seluruh Indonesia.

“Harapan masyarakat terhadap BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi juga semakin tinggi. Buktinya selama pandemi ini adalah pendirin BUM Desa juga masih terus berlangsung. Selama 2020 sampai 2021 saja ada 6.197 BUM Desa yang berdiri,” katanya.

Dalam kesempatan itu Gus Halim juga melaporkan pembentukan desa berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo agar desa berkontribusi dalam menciptakan ketahanan pangan. Selain itu juga dilaporkan penggunaan dana desa dan kontribusi dana desa dalam melawan kemiskinan maupun pengaman sosial selama pandemi Covid-19.

sumber: humas kemendes

Share and Enjoy !

Shares
Varian Omicron Terdeteksi di Indonesia, Kemenhub Perketat Pengawasan Prokes

Varian Omicron Terdeteksi di Indonesia, Kemenhub Perketat Pengawasan Prokes

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Pasca ditemukannya kasus pertama Covid-19 varian Omicron di Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan memperketat penerapan protokol kesehatan (Prokes) di semua moda transportasi. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (16/12/).

Adita menjelaskan, Kemenhub terus melakukan pengawasan terhadap penerapan prokes, kepada para pelaku perjalanan di semua moda transportasi, baik domestik maupun internasional.

Lanjutnya, terkait dengan ketentuan syarat perjalanan di semua moda transportasi, baik dalam negeri maupun internasional di masa Pandemi Covid-19, Kemenhub merujuk pada Instruksi Dalam Negeri maupun Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19. Untuk syarat perjalanan internasional, Kemenhub saat ini merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 No. 25 Tahun 2021.

Baca juga :

“Kami selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi dan situasi di lapangan,” kata Adita.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah menginstruksikan para otoritas dan operator transportasi di semua moda transportasi, untuk memastikan penerapan prokes dilaksanakan dengan baik.
Hal itu berlaku di sarana. Seperti bus, kereta api, kapal laut dan pesawat udara. Juga berlaku di prasarana. Meliputi terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara.

“Kami juga terus menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, khususnya Polri dan TNI yang banyak membantu dalam menjalankan penerapan prokes di lapangan,” tandasnya

sumber javasatu.com

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares
Erick Thohir Minta Toilet di Seluruh SPBU Pertamina Gratis

Erick Thohir Minta Toilet di Seluruh SPBU Pertamina Gratis

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta seluruh toilet yang ada di SPBU Pertamina gratis bagi masyarakat. Erick menyampaikan permintaan ini setelah mengunjungi SPBU di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur.


Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya (22/11), Erick tampak berbincang dengan penjaga toilet di SPBU tersebut.

“Kalau yang mau pakai bayar Rp2 ribu kalau kencing dan mandi Rp4 ribu. Kenapa enggak gratis ini? Kan ini fasilitas umum,” kata Erick kepada penjaga toilet di SPBU tersebut.

Penjaga toilet tersebut mengaku tidak tahu karena hanya ditugaskan oleh pengelola SPBU yang merupakan pihak swasta.

https://www.instagram.com/p/CWkx4KMD61X/

Erick pun meminta direksi Pertamina untuk menggratiskan toilet di seluruh jaringan SPBU Pertamina.

“Kepada direksi Pertamina saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Sudah gitu, ada juga toko kelontong. Jadi, masyarakat mestinya mendapatkan fasilitas tambahan,” kata Erick.

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares
Strategi Pemerintah Antisipasi Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Strategi Pemerintah Antisipasi Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya menanggulangi pandemi Covid-19 melalui berbagai dengan macam strategi. Hal itu ditunjukkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia dengan mengklasifikasikan melalui level 1-4.

Upaya tersebut tidak sia-sia, itu dibuktikan dengan turunnya angka penyebaran covid 19 di seluruh wilayah Indonesia. Tentu ini menjadi kabar baik dan harus dipertahankan dengan melibatkan seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan PPKM.

Dengan masih aktifnya Covid-19 di Indonesia dan berbagai belahan dunia, tentu masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Perlu dilakukan langkah-langkah cepat guna penanganan lebih lanjut.

Khusus untuk antisipasi potensi gelombang ke-3 Covid-19, pemerintah telah menetapkan 6 poin sebagai dasar-dasar yang akan diterapkan pada pelaksanaan PPKM.

Enam poin tersebut meliputi:

  1. Memastikan pelonggaran aktivitas diikuti pengendalian lapangan yang ketat, agar masyarakat tidak menyikapi penurunan level PPKM dengan euforia yang berlebihan.
  2. Meningkatkan laju vaksinasi untuk kelompok vaksin lansia, terutama di wilayah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.
  3. Mendorong percepatan vaksinasi anak agar imunitas anak sudah terbentuk ketika musim libur tiba.
  4. Menertibkan mobilitas pelaku perjalanan internasional dengan aturan protokol kesehatan yang ketat.
  5. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawasi kegiatan dan mengedukasi warga, terutama tentang rincian proses yang harus dijalankan.
  6. Kampanye protokol kesehatan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat.

Dengan pelaksanaan PPKM yang mendasar pada 6 poin tersebut, diharapkan mampu menanggulangi sekaligus mengantisipasi Covid-19 di Indonesia.

Baca juga :

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares