Kematian Isoman Cukup Tinggi, Pemkab Ngawi Siapkan 10 Isoter

Kematian Isoman Cukup Tinggi, Pemkab Ngawi Siapkan 10 Isoter

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono didampingi istri, dr. Ana Mursyida dan  Kepala Dinas Kesehatan dr. Yudhono melakukan tinjauan lokasi isolasi terpusat (Isoter) pada Kamis, (29/07).

Isoter tersebut berada di Puskesmas Walikukun, Puskesmas Ngrambe, Puskesmas Jogorogo dan Rumah Sakit Lapangan Agro Tekno Park (ATP) Ngrambe.

Tinjauan ini dilakukan  untuk memastikan fasilitas sekaligus kesiapan personil tenaga kesehatan yang ada di Isoter.

Dari pantauan di lokasi, masing-masing Isoter, telah dipersiapkan 15 – 20 bed berikut sarana pendukung lainnya.

Baca juga :

Saat ini langkah sigap kuratif di daerah seperti ini perlu dilakukan guna memastikan kasus  terkonfirmasi Covid-19 segera mendapatkan penanganan medis dengan baik. 

Alasan lainnya, saat ini  angka kematian Covid-19 akibat isolasi mandiri mengalami peningkatan, sehingga perlu pengawasan secara medis dan terpusat.

Untuk Isoter, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyiapkan 10 tempat. Dari jumlah tersebut, satu untuk pekerja imigran, kemudian dua Isoter khusus untuk ibu hamil, dan tujuh Isoter untuk pasien  beresiko seperti Lansia dan pralansia, komorbid dan yang bergejala.

“Dengan adanya Isoter ini diharapkan mampu  meminimalisir adanya isolasi mandiri serta terkonfirmasi positif bisa lebih terpantau dengan baik,” kata Ony Anwar.

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares
SE PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 COVID-19 DI KABUPATEN NGAWI

SE PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 COVID-19 DI KABUPATEN NGAWI

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.     Pelaksanaan  PPKM  Level  4  Covid-19  di  Kabupaten  Ngawi  dilakukan  dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

A. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;

B. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

C. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

  • Esensial seperti :

a) keuangan   dan   perbankan   hanya   meliputi   asuransi,   bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan

(customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; dan

e) industri   orientasi   ekspor   dan   penunjangnya   dimana   pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI); dapat beroperasi dengan ketentuan :

  • untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  • untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
  • untuk huruf e) dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,

  • Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima  persen)  maksimal staf WFO  dengan  protokol kesehatan  secara ketat;

  • kritikal seperti :

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban masyarakat;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) makanan  dan  minuman  serta  penunjangnya,  termasuk  untuk ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j)      proyek strategis nasional;

k)     konstruksi (infrastruktur publik);

l)      utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan :

  • untuk  huruf  a)  dan  huruf  b)  dapat  beroperasi  100%  (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  • untuk  huruf  c)  sampai  dengan  huruf  l)  dapat  beroperasi  100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.

  • untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang  menjual kebutuhan sehari-hari  dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
  • Pada pasar hewan, pedagang selain pedagang hewan tidak diizinkan berjualan baik di luar (jalan raya sekitar pasar hewan) dan di dalam pasar hewan.
  • untuk   apotik   dan  toko  obat   dapat   buka  selama  24   (dua  puluh empat) jam,

D. Pasar   rakyat   yang   menjual   barang   non   kebutuhan   sehari-hari   dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan operasional sampai pukul 15.00 waktu setempat;

E. Pedagang      kaki      lima,      toko      kelontong,      agen/outlet      voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat;

F. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :

  1. warung   makan/warteg,   pedagang   kaki   lima,   lapak   jajanan   dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit;
  2. restoran/rumah   makan,   kafe   dengan   lokasi   yang   berada   dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);

G. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan  dapat  diperbolehkan  dengan   memperhatikan  ketentuan  pada huruf c angka 4 dan huruf f angka 2;

H. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

I. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

J. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

K. kegiatan  seni,  budaya,  olahraga  dan  sosial  kemasyarakatan  (lokasi  seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

L. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

M. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4 (empat);

N. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan   transportasi   umum   jarak   jauh   (pesawat   udara,   bis,   kapal   laut dan kereta api) harus :

  • menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  • menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  • ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  • untuk   sopir   kendaraan   logistik   dan   transportasi   barang   lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

O. tetap  memakai  masker  dengan  benar  dan  konsisten  saat  melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan  face shield tanpa menggunakan masker; dan

P. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melilhat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

2.     Dilarang melaksanakan setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

3.     Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ngawi melaksanakan :

a. PPKM Level 4 dan didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaannya;

b. Penyekatan     perbatasan     Provinsi     Jawa     Timur     –    Jawa    Tengah di  Kecamatan  Mantingan,  perbatasan  Kabupaten  Ngawi  –  Bojonegoro di Desa Banyuurip dan Exit Tol Ngawi; dan

c. Vaksinasi  di  lingkungan  pasar  dengan  membuka  gerai  vaksinasi  bagi pedagang dan pengunjung pasar.

4.     Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi  udara,   durasi,  dan  jarak   interaksi,  untuk   meminimalisir  risiko penularan dalam beraktivitas;

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:

  • beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  • 2jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  • mensosialisasikan  berbagai  petunjuk  visual  di  tempat  umum  terkait pencegahan dan penanganan Covid-19,

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

  • jika  harus  berinteraksi  dengan  orang  lain  atau  menghadiri  suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  • dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya,  penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

  • berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  • ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka Air Purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

5.     Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD:

a. dalam  pelaksanaan  PPKM  akibat  Pandemi  Covid-19,  Pemerintah  Daerah

dapat  melakukan  pengeluaran  yang  belum  tersedia  anggarannya,  yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan

langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Hasil  alokasi  anggaran  penjadwalan  ulang capaian  program  dan  kegiatan  dimaksud  dialihkan  untuk  belanja  tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

6.     Penerapan sanksi :

a. untuk  Pelaku  Usaha,  Restoran,  Pusat  Perbelanjaan,  Transportasi  Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. setiap  orang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi  yang  melakukan  pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

  • Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
  • Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
  • Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

7.     Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Covid-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Berbasis  Mikro  dan  Mengoptimalkan Posko  Penanganan  Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

8.     Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Baca juga :

Demikian  SE Bupati Ngawi No 065/07.93/404.011/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid 19 Kabupaten Ngawi.

Lebih Jelasnya bisa di Download di bawah ini :

DOWNLOAD

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares
Lomba Vlog Potensi Desa Dalam Rangka Bulan Bung Karno 2021

Lomba Vlog Potensi Desa Dalam Rangka Bulan Bung Karno 2021

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata (DISPASPORA) Kabupaten Ngawi mengadakan lomba vlog potensi desa dengan tema “Cara Kami Mencintai Desa” dalam rangka Bulan Bung Karno 2021.

Lomba Vlog desa kali ini, dilakukan sampai 27 juni 2021 mendatang dengan mengupload video ke Instagram Kabupaten Ngawi, dengan video potensi desa masing-masing diwilayah kabupaten ngawi

Setiap desa tentu memiliki potensi tersendiri, baik dari sisi geografis, adat istiadat maupun budaya yang setiap desa memiliki kepribadian masing-masing.

Baca juga :

Potensi desa tersebut tentu menjadi nilai tambah bagi desa tersebut untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Dengan dieksposenya potensi desa tersebut, maka semakin besar pula peluang untuk memperkenalkan keunggulan ataupun potensi yang terdapat de desa tersebut kepada semua orang dan sekaligus dapat menambah pendapatan desa guna kepentingan masyarakat.

Baca juga :

Adapun ketentuan dari lomba tersebut antara lain :

  1. Asli pemuda warga Kabupaten Ngawi
  2. Potensi yang di unggah adalah potensi desa masing-masing
  3. Video vlog dengan durasi 3-5 menit
  4. Video bisa dengan handpone atau kamera video lainya
  5. Uploud video vlog ke IG dan mention akun @bidangpemudaolahragangawi, serta hastag #Lombavlogpotensidesangawi
  6. Pastikan akun tidak di private
  7. Batas akhir uploud 27 Juni 2021
  8. Pemenang di umumkan tanggal 30 Juni 2021 di akun IG @bidangpemudaolahragangawi

Cara mengikuti Lomba Vlog Potensi Desa ini cukup mudah, yaitu dengan memposting diakun media sosial masing-masing, kemudian follow akun IG mention akun @bidangpemudaolahragangawi dan sertakan hastag #lombavlogpotensidesangawi. Dalam lomba ini, nanti akan di pilih 3 terbaik disetiap tema yang dikompetisikan.

Buat kalian pemuda ngawi, tunjukkan kecintaan kalian pada desa kalian dengan mengikuti lomba vlog potensi desa ini. Selamat berkarya, Semoga Sukses

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares
EVALUASI PPKM MIKRO OLEH BUPATI NGAWI

EVALUASI PPKM MIKRO OLEH BUPATI NGAWI

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Jum’at (18/6) Bupati Ngawi H.Ony Anwar Harsono, S.T.M.H, melaksankan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro melalui zoom meeting

Acara tersebut di ikuti Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Kapolres, DanDim 0805 Ngawi, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat beserta Forpimcam serta para pelaku Seni, terop, sound dan rias di Kecamatan masing- masing, zoom meeting berlangsung mulai pukul 15.00 – 17.00 WIB.

Bupati Ngawi Ony Anwar dalam sambutanya menyampaikan dalam evaluasi PPKM Mikro ini hendaknya selalu waspada terhadap penyebaran virus varian baru, dan diharapkan benar-benar mengaktifkan Posko PPKM Mikro baik di tingkat Kecamatan maupun Desa untuk menyajikan data yang akurat.

“Kita hendaknya selalu waspada terhadap penyebaran virus varian baru, dan saya menyampaikan agar mengaktifkan Posko PPKM Mikro baik di tingkat Kecamatan maupun Desa untuk menyajikan data yang akurat,” Terangnya

Baca juga :

Dalam acara hajatan, Untuk mengantisipasi semua itu, maka waktu pelaksanaan hajatan di batasi sampai dengan pukul 18.00 atau sebelum magrib hiburan harus sudah selesai

Dari Kapolres Ngawi juga menyampaikan apabila di ketahui sudah ada gejala di lingkunganya hendaknya Satgas Covid Desa dengan sigap melaksanakan Lock Down Mikro.

“Kami harapkan apabila di ketahui sudah ada gejala virus di lingkunganya, hendaknya Satgas Covid Desa dengan sigap melaksanakan Lock Down Mikro agar penularan virus tidak menjalar,” terangnya

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares
Pelaksanaan Kegiatan Subuh Bergerak Oleh Bupati Ngawi

Pelaksanaan Kegiatan Subuh Bergerak Oleh Bupati Ngawi

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Kegiatan “Subuh Bergerak” merupakan program yang dicanangkan oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, S.T, M.H. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Jum’at (4/6) Bupati Ngawi mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan kegiatan “Subuh Bergerak”. SE dengan nomor 065/95/404.031/2021 ditujukan kepada kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, pimpinan organisasi keagamaan atau kemasyarakatan, dan warga masyarakat se-Kabupaten Ngawi.

Kegiatan “Subuh Bergerak” merupakan bentuk rasa syukur atas segala hidayah, rahmad dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, serta dalam rangka peningkatan keimanan kepada Allah SWT, sehingga terbentuk kepribadian yang berakhlakul karimah, membangkitkan dan meningkatkan semangat dan kualitas etos kerja masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Baca juga :

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan Desa

Sehubungan dengan pelaksanaan “Subuh Bergerak”, dalam SE tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten Ngawi agar memulai aktivitas kesehariannya dilaksanakan lebih pagi, sehingga berbagai potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal;

2. Melaksanakan kegiatan Sholat Subuh berjamaah bagi seluruh komponen warga masyarakat yang beragama Islam pada masjid dan mushola di lingkungan masing-masing;

3. Untuk menciptakan Kabupaten Ngawi yang bi’adillatil umara : adilnya para pemimpin/pejabat/abdi negara, maka dihimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melibatkan anggota keluarganya untuk berperan aktif dan sebagai penggerak masyarakat dalam kegiatan Sholat Subuh berjamaah;

4. Para kepala perangkat daerah, camat bersama dengan unsur Kantor Urusan Agama, Muspika dan lembaga keagamaan agar memonitor atau memantau, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan Shalat Subuh berjamaah bersama-sama masyarakat;

5. Para Aparatur Sipil Negara agar melaporkan keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan Shalat Subuh berjamaah kepada atasan masing-masing.

Untuk lebih jelasnya bisa download SE Nomor 065/ 95/ 404.031/ 2021 dibawah ini :

DOWNLOAD

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan Desa

JAGIR.NGAWIKAB.ID – Pada, Rabu (02/6), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, S. IP, Bersurat dengan Nomor: 140/5.1046/404.112/2021 yang di tujukan ke-Camat se-Kabupaten Ngawi, terkait pemanggilan dan memerintahkan serta memberangkatkan dari 39 (tiga puluh sembilan) Kepala Desa, untuk melaksanakan pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan Desa.

Bertempat di Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Jl Raya langsep nomor 7 Malang Jawa Timur. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan guna menindak lanjuti Surat dari Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang dengan Nomor : 411.43/252/BBPD.

Baca juga :

DUA DESA DI JATIM TUNTASKAN PEMUTAKHIRAN DATA BERBASIS SDGS

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon dengan hormat agar Saudara camat se- Kabupaten Ngawi untuk menginformasikan kepada Kepala Desa sebagaimana terlampir untuk mengikuti pelatihan dimaksud.

Adapun kententuan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Check in peserta pada Hari Rabu, 2 Juni 2021 mulai Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB di Balai Besar Pemerintahan Desa Malang JI. Raya Langsep Nomor 7 Malang;

2. Peserta mengisi biodata melalui https://forms.gle/DrnHRaCiFF588WN99 dan mengisi biodata secara hardcopy sebagaimana terlampir.

3. Peserta diwajibkan membawa :

  • a. Bukti telah melakukan swab antigen yang masih berlaku dengan keterangan “NEGATIF” Covid-19 yang dilakukan oleh Puskesmas atau laboratorium Daerah
  • b. Pakaian/kemeja lengan panjang berwarna putih, batik, bawahan berwarna  hitam/gelap, das, pas Foto berwarna berlatar belakang merah dengan ukuran 3×4 sebanyak 3 lembar
  • c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) Tahun Anggaran 2020
  • d. Hardcopy/softcopy Peraturan Desa tentang PPKM Skala Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di  Desa dan Keputusan Kepala Desa Pembentukan Tim Posko Desa

4. Peserta selama mengikuti pelatihan WAJIB mematuhi protokol kesehatan

5. Panitia penyelenggara pelatihan menanggung: akomodasi, konsumsi, uang harian/saku, bahan-bahan pelatihan, biaya swab antigen dan transportasi lokal peserta dari Ngawi ke Malang PP (Pulang-Pergi)

6. Adapun dalam rangka koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi DPMD Kabupaten Ngawi an. Arif Syaifudin (085294491319) atau menghubungi Panitia Penyelenggara (Balai Besar Malang) an. Dra. Endang Rahayu Setyaningsih (082198716600).

Untuk lebih jelasnya Download link dibawah ini :

DOWNLOAD

Profil Editor

Share and Enjoy !

Shares